Inilah Debat Panas Jerinx SID Vs Menteri Susi: You Tak Pantas Saya Ajak Bicara

Debat panas soal Reklamasi Teluk Benoa terjadi antara drummer band SID Jerinx dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter keduanya pada Sabtu (22/12/2018).

Diketahui, beberapa hari sebelumnya, Jerinx melontarkan sejumlah kritikan dan pertanyaan kepada Menteri Susi terkait Reklamasi Teluk Benoa.

Tak hanya itu, Jerinx juga mengklaim telah diblokir oleh Menteri Susi.

Menanggapi hal itu, Menteri Susi balik bertanya kapan di bloknya.

Jerinx pun akhirnya meminta waktu kepada Susi untuk debat terbuka di Twitter mengenai Reklamasi Teluk Benoa.

Berikut petikan percakapan mereka yang TribunWow.com rangkum.

Jerinx:Diblok Susi tapi difollow Ratna. Ribet amat hidup lu Rinx.

Susi: Kapan di bloknya ? Knapa ?

Jerinx: Maaf saya baru tiba di JKT. Bisa kita diskusi nanti sore bu? Via twitter agar publik bisa tahu situasi Teluk Benoa terkini.

Btw ibu blok saya 2 thn yg lalu karena saya & kawan2 @ForBALI13 kecewa ibu perpanjang ijin lokasi reklamasi th 2016.

Sekarang ibu perpanjang lagi. Ga lucu.

Susi:Sy jln ke luar kota. Brahmantya dirjen PRL bisa bapak kontak. No bapak ?

Jerinx: Kalau begitu siang ini saja kita debat via twitter ya bu. After lunch?

Jika ibu memang tak merasa merugikan siapa2 ya gak perlu defensif dan merasa ga lucu dong.

Oya. Selain saya banyak kawan2 @ForBALI13 yg ibu blok juga. Bisa tolong ibu unblock? Salah satunya TW. Eh salah.

Susi: Simak keterangan saya dalam doorstop kemarin.

Jerinx: Sudah bu. Jika keterangan dari ibu di doorsptep kami rasa sudah cukup gak mungkinlah saya ganggu ibu lagi.

Sama seperti ibu, saya juga orang sibuk.

Oh ya. Selamat hari Ibu ya. Sehat selalu. Kita lanjut debat bersih ini after lunch ya bu.

Susi:Btw itu ____ artikel yg yg dikirim upload kawan2 bapak ttg amdal itu hoax.

Hanya keterangan dr p gendo.

Jerinx: Wah ___ itu kredibel. Ndak mungkin ngawur lah. Kalau bli Gendo ya meski rupanya kasar tapi hatinya bersih.

BTW. Gendo harusnya jadi pemeran Aquaman lho bu, tapi karena terlalu sibuk 5 tahun non stop bela Teluk Benoa tawarannya ditolak.

Susi: Cek kembali.

Jerinx: Sudah. Masih ada banyak pertanyaan buat ibu nih. Tolong jawab siang nanti ya bu.

Ada beberapa poin besar.

Ibu sudah unblok saya, artinya sudah siap diajak komunikasi kan.

Susi:ONLY Selama you objective, tidak membawa politik, agama, suku,pribadi, hatred.

Jerinx: You have my words Bu. Lanjut siang nanti ya Bu. Have a nice day.

Perdebatan mereka juga terlihat dalam beberapa cuitan lainnya.

Keduanya terlihat saling berbalas komentar.

Jerinx: Selamat siang Ibu, sama seperti pertanyaan Gendo ke ibu, bukankah yang diprotes Walhi Bali & ForBALI ke Ibu kemarin karena ibu terbitkan IJIN LOKASI. Terus kok ibu malah sibuk menklarifikasi bhw ibu tdk terbitkan ijin pelaksanaan. Yg nuding ibu terbitkan ijin pelaksanaan siapa?

Susi:Terus setelah nonton youtube penjelasan saya anda samaka dengan tulisan ini atau artikel itu yg mengutip kata saya. Baru you omong lagi sama saya. Jangan suruh saya counter yg ditulis/ dikutip atas apa yg saya katakan. Mengerti ??

Jerinx:Sabar bu. Klarifikasinya saru persatu donk. Ntar juga saya tanggapin yg dr youtube. Ini agar clear dulu. Fokus ke protes ijin lokasi dulu jangan ngeles ke ijin pelaksanaan. Saya juga mengerti ttg perizinan reklamasi kok.....

Jerinx:Perijinan reklamasi itu ada 2, yakni: 1) ijin lokasi dan 2) ijin pelaksanaan. Saya jg baca perpres no 122 th 2012 bu. Bab III kan? Maksud saya agar ibu tidak mengaburkan persoalan dgn menyatakan ijin lokasi bukan ijin reklamasi padahal ijin lokasi adlh bagian perizinan reklamasi.

Susi:Satu: saya ngeles Dua: saya mengaburkan Ketiga: ?

Yg ke empat: you tidak pantas saya ajak bicara!

"No 1 disetir investor, pro reklamasi Teluk Benoa, lemah sama radikal fasis berkedok oposisi. No 2 pun sama, disetir investor, dagangannya agama & rasa takut. 2019 saya ga milih. Nusantara ga akan membaik. Mau 1 atau 2, juaranya tetap investor.

@jokowi @susipudjiastuty @prabowo," tulis Jerinx.

Menanggapi hal itu, Menteri Susi mengaku kasihan dengan semua orang karena memiliki racun dalam pikiran.

"Skepticism, full of sided judgement, ekstrim ttg radilkalism, all bad thought.. Hmmmmm ... poor of you to have all those toxide in mind.

(Skeptisisme, penuh penghakiman dari pihak lain, ekstrim ttg radilkalisme, semua pikiran buruk.. Hmmmmm ... malangnya kalian semua memiliki racun itu dalam pikiran-red)," tulis Susi.

Menanggapi hal itu, Jerinx SID menanyakan kenapa Susi tak menjawab pokok persoalan (Reklamasi Teluk Benoa).

"Jadi ibu sempat mengomentari twit saya ini tapi tidak sempat menjawab pertanyaan saya "apakah ijin lokasi baru yg ibu terbitkan, sebelumnya telah mendapatkan pertimbangan bupati, walikota, gubernur Bali? Fokus yuk bu?," tulisnya.

Akan tetapi, Menteri Susi menyebut dirinya tidak akan memberikan jawaban lebih lanjut.

"Stlh sy lihat tweet ‘ini’yg you maksud. Sy putuskan to not answer anymore. You sided judgment, you tendent dalam pertanyaan, you tidak mau tahu penjelasan kpd publik yg sy publikasi.

Kenapa you nggak publish disini yg you maksud tweet ‘ini’supaya follower kita semua tahu. done!!!," jawab Susi.

Hingga berita ini diturunkan, Jerinx SID telah melontarkan sejumlah pertanyaan terbuka untuk Susi terkait Reklamasi Teluk Benoa, namun belum mendapat balasan dari sang menteri.

Diberitakan sebelumnya, bererdar informasi soal dugaan terbitnya izin reklamasi Teluk Benoa.

Dugaan itu mengemuka ketika Konsultasi Teknis Dokumen antara RZWP3K Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Dari rilis yang diterimaTribunBali, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Bali mempertanyakan keberpihakan Menteri Susi terhadap masyarakat Bali.

Disebutkan, dokumen antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dibahas di dalam konsultasi tersebut sesungguhnya telah mengalokasikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim berkat upaya banyak pihak termasuk desakan Walhi Bali.

Akan tetapi di tengah upaya konservasi tersebut, justru muncul dugaan terbitnya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa.

“Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama ini jelas-jelas rakyat Bali konsisten selama lima tahun lebih menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Terlebih lagi izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru ini diterbitkan secara diam-diam,” ujar Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Tidak Pernah Terbitkan Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi ramainya pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan KKP telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Dalam rilis yagn diterimaTribun, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," ujar Brahmantya di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).

Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan.

"Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi sertamerta dapat dijalankan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

"Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan."

"KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi.

Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.

Dan izin tersebut merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP .

"Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.

sumber